Latest Stories

Subscription

FREEWESTPAPUANOW!

TOP 5 Most Popular Post

Recently Comments


Translate

News

News


Sidang Ke enam Ketua KNPB Timika, Stven Itlay
Timika, Knpbnews--- Sidang demi sedang sejak awal sampai kemarin sidang kelima Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika, di laksanakan di bawah tekanan TNI-POLRI.

Sidang pertama Kapolres Mimika publikasi media lokal Timika bahwa akan turunkn kekuatan lengkap dengan bersenjata lengkap seperti medan perang  untuk pengawalan Tuan Steven Itlay oleh pasukan khusus.
Dalam persidangan sesuai keterangn dari saksi namun hasilnya tidak terbukti degan tuduhan makar dan hasutan, karena keterngan 7 orang saksi membingungkan Hakim, masih bertentangan kureang jelas dengan Berita Acara  Pekara (BAP) dari kepolisian dan surat Dakwaan yang dibbuat oleh Jaksa Penunutut Umum (JPU).

Baca juga: RAKYAT PAPUA SIPAP MENYAKSIKAN PROSES PERSIDANGAN STEVEN ITLAY

Karena kasus ini menggangu Indonesia maka sidang berlangsung  dikepung dengan kekuatan Militer TNI-POLRI, Bais, Bin dll.
Siang Pertama: Mereka datang pakai orang  Non papua dalam kondisi mabuk bahkan depan kepolisian membawah minuman lokal s sopi sempat ditawar kepada keamanan KNPB di ajak Minum namun ditolak dan tinggalkan dia dan pindah tempat lain.
Baca juga Seputar Sidang Ke-I:  
Sidang Kedua: TNI POLRI Turunkn kekuatan seperti medan perang, pengawalan ketat oleh pasukan khusus & juga datankan orang non papua menggunakan bendera merah putih tutup mulut dan kepala & dipenuhi dalam ruang bersidangan pada hal keluarga dan kerabat kerja tuan Steven Itlay dabatasi.
 Baca juga Seputar Sidang Ke-II: 
Sidang ketiga: TNI POLRI turunkan kekuatan penuh & peralatan lengkap dan jaga ketat dari luar hingga dalam ruang sidang bahkan keliling kantor dan datangkan orag2 non papua menggunakan kaos merah putih, pasang bendera merah putih dpagar maupun jalan masuk PN sampai ruangan sidang.
Baca juga Seputar Sidang Ke-III:
Sidang Keempat: sama dengan sidang ketiga dan sempat TNI POLRI pake org papua datang mengambil gambar & bergabung dengan orang2 non papua dan sedang sidang dimulai salah seorang ibu cerama dalam Firman Tuhan Depan kantor PN tiba2 beberapa tehel tembok kantor PN berjatuhan namun tidak ada korban.
 Baca juga Seputar Sidang Ke-IV
Sidang kelima: TNI POLRI turunkan anggota dengan senjata lengkap dan jaga ketat dan sidang dibatalkan dan akan berlanjut pd 2 nov 2016 kemarin.
Baca juga Seputar Sidang Ke-V
Sidang Ke enam: turunkan anggota kepolisian dan brimob dipenuhi kantor PN Timika dan tuan Steven Itlai dikawal oleh mobil perintis dan beberapa anggota polisi, keluarga dan rakyat papua dilarang masuk maka pulang dengan rasa kekecewaan berat terhadap TNI POLRI.
Saat sidang berlangsung TNI POLRI Timika pake orang papua dpengaruhi minuman keras disebut alkhol dan datang ikut persidangan namun keamanan KNPB cepat amankan dan arahkn ke kantor KNPB TIMIKA untuk meminta keterangan. Setelah selesai sidang KNPB & PRD arahkan rakyat ke kantor untuk memberikan arahkan persidangan yang akan datang.
Baca juga Seputar Sidang Ke-VI
Sidang selanjutnya pada jumat 11 Nopember 2016 dengan agenda pembelahan/pleidoi dari Penasehat Hukum dari Steven Itlay.
Pengurus KNPB dan PRD Wilayah Timika memohon seluruh komponen rakayat papua mohon panatu dan dukungan doa agar proses persidangan berjalan dengan aman dan lancar. karena indonesia mencari jalan keluar untuk menciptakan konflik untuk pengalian isu. 

KNPB-PRD Timika.

Read More »

Posted in: | Kamis, 03 November 2016
Dukungan Rakyat Solomon pada Ulmwp diterima Anggota Full MSG
"INDONESIA BANTING TULAN MENCARI DUKUNGAN DI DUNIA INTERNASIONAL UNTUK MEMPERTAHANKAN PAPUA, DAN PENDUKUNGAN PAPUA MERDEKA BERGEMA DI SOLIDARIATS INTERNASIONAL "
----------------------------------------------------------------
Stuasi kontemporer menunjukkan bahwa perjuangan menuju cita-cita Pembebasan Nasional Papua Barat berada di goncan panggun politik di regional. Solidaritas rakyat internasional pun, semaking kuat untuk mendukung perjuangan Papua, dengan tuntutanya hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. (Referndum).

Upaya-upaya kolonial saat ini, kolonialisme dan imperialisme Indonesia yang disokong gurita-gurita kapitalis internasional dan nasional, makin kuat menancapkan tentakel-tentakel penghisap tanah air Papua Barat yang kaya sumber daya alam (SDA).

Keberlangsungan kolonisasi dan imperialisasi tersebut dikontrol para elit oligarki politik nasional dan elit tentara (termasuk polisi) dalam rangka memperebutkan, menguasai dan mengelola sumber daya ekonomi-politik yang tersedia. Semua itu dilakukan atas nama NKRI yang tak terpisah dari Papua. Dalam skema itu, aparatus birokrasi sipil di Papua, politisi, kaum pemodal (kapitalis) dan borjuasi-feodalis lokal berperan sebagai instrumen pendukung. Sementara segala perangkat pemerintahan, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, media, hingga institusi bersenjata (TNI/Polri) merupakan instrumen penyokong ideologi dan nasionalisme Indonesia dalam menjaga ‘status quo’ penindasan dan eksploitasi atas tanah Papua. 

Kombinasi kekuatan-kekuatan inilah yang telah menjadi mesin penjajah bangsa Papua selama hampir tiga dekade (2016). Terhitung sejak invasi militer Indonesia melalui operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) pada 1961 silam. Tak dapat dipungkiri, kolonisasi Indonesia telah membawa dampak negatif yang luar biasa bagi tanah air dan rakyat Papua Barat.

Dimulai dari pengurasan sumber daya alam (SDA) Papua oleh jejaring korporasi global dan nasional yang direstui negara. Tanah dan kawasan potensial milik masyarakat adat Papua diambil alih atas nama pembangunan dan investasi di sektor pertambangan, kehutanan, pertanian hingga perkebunan sawit skala raksasa berbasis pemukiman kaum pendatang, semisal transmigrasi.

Hadirnya negara Indonesia di tanah Papua, juga menciptakan kebijakan politik pembangunan yang bias kaum pendatang (migrant biased policy). Hasilnya memicu migranisasi spontan yang tak terkendali di Tanah Papua. Akibatnya terjadi dominasi kaum migran atas fasilitas dan layanan publik, serta dominasi sumber-sumber penghidupan ekonomi lokal. Geliat ekonomi pasar (kapitalisme) di Tanah Papua dan berkembangnya kawasan pusat pembangunan baru pun dengan cepat menggusur pribumi Papua dari atas tanahnya hingga mereka kehilangan eksistensi diri.



Read More »

Posted in: , | Jumat, 22 Juli 2016

JOGYA--  Jawaban Untuk Sultan, Warga “Separatis” Papua siap Pulang Seperti dilansir liputan6.com, (21/07/2016), Sultan HB X, menyatakan Tidak Ada Tempat bagi Separatis di Yogyakarta.


Aksi mahasiswa Papua yang menyuarakan Papua merdeka di Asrama Papua di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, mendapatkan kecaman keras dari Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X. Sultan secara tegas melarang kegiatan berbau separatisme di wilayahnya. Termasuk soal aksi mahasiswa Papua yang menginginkan Papua merdeka. 


"Yogjakarta untuk Indonesia. Saya tidak mau Yogya digunakan untuk aspirasi lain. Masyarakat Jogja mengatakan, Yogya untuk Indonesia," ujar Sultan di Kepatihan, Rabu (20/7/2016). Sultan mengatakan pihaknya sebagai pembina wilayah melihat aksi itu juga dilakukan tidak hanya di wilayah Yogyakarta. Menurut dia, aksi yang berbau separatisme harus menjadi perhatian semua pihak. 

sikap Sultan HB X, maka mahasiswa Papua sejawa bali sipa pulang ke tanah air West Papua. Kami siap pulang Pak Sultan !!!!


Doc photo by Julia.P.O

Read More »

Posted in: , , |
Karel O. Gobai 

OLEH : BENY  PAKAGE

Bila kita membuka kembali Sejarah Perlawnan orang Papua, bulan Juli adalah Puncak dari Rakyat Papua yang di wakili oleh orang Mee  di Paniai   melakukan perang menolak kehadiran Indonesia di Papua di Hadapan PBB dan UNTEA. Dan dalam semangat itu, kami menulis sebuah kisah yang indah menjelang Perang antara Indonesia dan Orang Papua yang di wakili oleh orang Mee berlangsung di Paniai.
Sore hari di akhir tahun 1968, Siswa – siswi  SGB (Sekolah Guru Biasa) YPPGI Enarotali dalam cuaca dingin sibuk dengan kegiatan masing – masing dilingkungan sekolah, tampak Willem (Wim) Zonggonauw yang saat itu sebagai anggota DPRGR Irian Barat, datang dari Soekarnapura (Jayapura) ke  Kota Enarotali dan tinggal di penginapan Misi Katholik di Iyaitaka. Sepintas saja sore itu dia nampak dengan mengenakan celana pendek abu – abu dengan sepatu hitam dan kaos kaki setengah tiang melewati asrama dengan melambaikan tangan kepada para siswa SGB YPPGI Enarotali dengan setengah senyum.
Melihat beliau lewat, para siswa SGB YPPGI sebagian kembali melambaikan tangan tanda memberi salam, dan ada yang diam dan ada yang bertanya tanya,sebenarnya orang hitam tinggi dan besar serta hidung panjang ini dari mana. Sehingga sejenak di lingkungan asrama SGB YPPGI terjadi diskusi yang seru antar siswa. Dimana sebagian siswa dari daerah Tigi, Kamu dan Mapia terheran dan kagum katakan bahwa “Kike Kaya ka Ogay”,.Maksudnya Bos ini berasal dari mana. Ungkapan ini keluar karena saat itu semua orang yang berpenampilan dan berpakaian bagus orang menyebutnya dengan Ogay atau bos. Sedangkan mereka yang tahu’ khusunya dari daerah Weyadide, Kebo Agadide dan Kopo katakan dia ini“ Ogay “ atau Bos  dan anggota DPRGR Irian Barat di Sukarnapura.
Lewat pertemuan sejenak dan diskusi di sore itu, pada esok  harinya orang yang sama kembali lagi dengan di temani Karel Gobay seorang terdidik orang Mee yang saat  itu menjabat sebagai Wakil Bupati Paniai menjelang Pepera 1969. Kedua  orang ini masuk komleks sekolah  SGB YPPGI dan  ijin pak guru Sumule dan memberikan semacam diskusi tentang Papua dan ajakan untuk belajar yang serius. Setelah sekitar 2 jam memberikan cerama, bersama Karel Gobay, mereka dua jalan dalam diskusi serius namun dengan suara yang tertahan dalam mulut.
Belakangan di ketahui, Willem Zonggonauw datang ke Enarotali untuk mengecek sampai sejauh mana hasil persiapan pertemuan rahasia bersama di Jayapura yang di hadiri oleh  Kabupaten Jayapura, Biak, Jayawijaya,Yapen Waropen, Manokwari, Sorong, Fakfak, Merauke dan Paniai yang bersepakat untuk gagalkan PEPERA 1969. Dimana sesuai kesepakatan di Soekarnapura, mereka meminta agar Indonesia menarik semua pasukan, Menghetikan pembunuhan,culik dan teror kepada orang Irian dan minta agar UNTEA tidak memihak Indonesia dan bila tidak, semua petugas UNTEA dan PBB yang di anggap memihak Indonesia dan tidak netral dalam persiapan pelaksanaan PEPERA 1969 harus di bunuh  .
Willem Zonggonau datang saat Karel Gobay melakukan persiapan, dimana saat itu orang Mee sudah beberapa kali menyampaikan pendepat kepada Indonesia,UNTEA dan PBB agar Tentara Indonesia di tarik sebelum pelaksanaan PEPERA 1969 dan meminta UNTEA dan PBB agar netral dalam persiapan PEPERA 1969. Namun semua aspirasi ini tidak di indahkan mereka. Dan untuk menyikapi tuntutan orang Mee ini, sesuai kesepakatan Karel Gobay sudah membicarakan rencana untuk gagalkan PEPERA 1969 dengan semua Dewan Perwakilan Rakyat di Paniai melalui ketuanya David Pekey.
Kemudian membagi pos perlawanan kepada para Polisi putra daerah, dimana untuk melakukan perlawanan di wilayah Mapia, pimpinannya Karel berikan kepada Mapia Mote dengan titik/ lokasi pertempuran di Degei Dimi; Wilayah Kamu dibawah pimpinan Garis Adii dengan titik/lokasi pertempuran di Ode Dimi; Wilayah Tigi dibawah Pimpinan Senin Mote dengan titik/ lokasi pertempuran Iya Dimi dan Okomo Tadi; Wilayah Paniai Barat dibawah pimpinan Kores Pigai dengan titik/lokasi pertempuran di Ogiyai Dimi; Wilayah Paniai dibawah pimpinan Karel Gobay sendiri dengan titik/lokasi Pertempuran Enarotali,Dagouto dan Bunauwo dan semua orang Mee sudah mengetahui itu.
Setelah sekitar 1 minggu di Enarotali, Willem Zonggonau kembali ke  Soekarnapura dengan menaiki pesawat AMA milik Misi  Katholik dari Epouto setelah memberi cerama kepada siswa SMP YPPK St.Franmsiscus Epouto ,dan kepergiannya menjadi cerita yang heboh di semua siswa SGB YPPGI Enarotali saat itu.
Lepas kepergian Zonggonauw,pada tanggal 25 April 1969, beberapa siswa SGB YPPGI dari Weyadide yang hadir dalam pertemuan masyarakat dengan Karel Gobay membawa kabar bahwa Karel Gobay  baru saja panah seekor sapi yang besar di Kampung Aikai dalam pertemuan itu dan hanya dengan sebuah anak panah, sapi besar itu mati di tempat, sehingga Karel Gobay menyatakan siap berperang melawan Indonesia.
Mendengar berita bahwa Karel siap perang  untuk  batalkan Pepera 1969,semua siswa SGB YPPGI Enarotali di liburkan oleh pihak Sekolah dan berharap agar Siswa SGB saat kembali ke Daerah masing – masing, bisa mengajar untuk praktek di kampung mereka yang ada sekolah.
Sementara Siswa SGB siap – siap untuk kembali ke daerah masing, masing,  tepat tanggal 1 Mei 1969 pemimpin perang Karel Gobay meninggalkan Jabatan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Paniai dan mengambil alih komando dan menyatakan perang menolak PEPERA 1969 yang jelas – jelas pasti tidak netral.Sekaligus memerintahkan, Mapia Mote di Degei Dimi; Garis Adii di Ode Dimi; Senin Mote dan Aman/Thomas Douw Di Iya Dimi dan Okomo Tadi untuk melakukan perang.
Dalam perintah yang sama, tanggal 2 Mei 1969 Karel Gobay mengumumkan kepada seluruh masyarakat yang berdomisili di Meuwodide Paniai segera mencari tempat persembu nyian, serta Karel Gobay melakukan boikot semua fasilitas umum seperti gedung-gedung perkantoran dan lapangan terbang Enarotali. Dan saat itulah datang Sarwo Edi Wibowo ke Enarotali untuk membicarakan persoalan itu dan saat mendarat dengan pesawat, Polisi Mambrisu melepaskan peluruh dari senjatanya di Lapangan terbang Enarotali mengenai salah satu personil yang ikut rombongan Sarwo Edi Wibowo dan pecalah perang antara TNI dan rakyat bangsa Papua yang berdomisi di wilayah Paniai selama 3 (tiaga) bulan yaitu bulan Mei sampai dengan bulan Juli 1969 di depan mata PBB sebagai bukti bahwa orang Asli Papua menolak Pepera 1969 yang penuh penipuan dan curang serta penuh Intimidasi dan Pembunuhan.
Di depan UNTEA dan PBB, Pasukan Indonesia dari semua kesatuan di terujunkan di Paniai dengan basis penerjunan di Okomotadi dan Wanghete. Sebelum Penerjunan, TNI menghaburkan BOM dari udara dengan pesawat B-2 di sekitar Danau tigi,lalu dengan tiga buah pesawat, TNI di hambur dari Udara. Semua orang Mee siap siaga dan berperang. Militer mulai masuk melakukan operasi mulai dari Moanemani hingga Paniai.Banyak orang Mee terbunuh dan juga TNI/Polisi.
Perang Tahun 1969 di Enarotali berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan lebih yaitu mulai Tanggal 2 Mei sampai dengan bulan Juli tahun 1969 dan dalam pertempuran di beberapa wilayah /titik pertempuran berjalan sangat sengit dan sana sini terdapat banyak korban jiwa berjatuhan baik pihak TNI dari NKRI maupun rakyat Bangsa Papua di Paniai termasuk harta benda mereka tetapi Karel Gobay selaku pemimpin perang tetap kobarkan semangat juangnya.
Dalam kondisi demikian tepat pada bulan Juli 1969 Karel Gobay mendapat sebuah surat yang dikirim oleh Ketua C&MA Pdt. Katto, orang  America Serikat. Yang sebelumnya di minta oleh Brig.Jend.Sarwo Edi Wibowo yang saat itu menjabat Panglima Kodam cendrawasih di Jayapura. Setelah membaca surat tersebut,dalam surat  Katto meminta kepada Karel Gobay bertemu di Perumahan Misionaris di Kebo II Paniai  Utara. Karel menyetujui. Sesuai kesepakatan, tanggal dan hari yang dijanjikan, Katto terbang dari bandara udara Sentani Jayapura dengan menggunakan pesawat milik MAF dan sekitar pukul,11 siang Katto mendarat di bandar udara Kebo II dan Katto langsung melakukan pertemuan singkat dengan Karel Gobay.
Dalam pertemuan itu sesuai permintaan dan kesepakatan dia dengan Panglima Kodam Cendrawasih, Pdt.Katto memaksa Karel Gobay untuk segera hentikan perang dan menyerahkan diri kepada pemerintah dengan dengan mengatakan;  Tuntutan Pengakuan Kedaulatan Bangsa Papua Barat merupakan masalah seluruh Bangsa Papua Barat tetapi mengapa Rakyat Paniai di bawah pimpinan Karel Gobay saja yang melakukan perlawanan melaui perang kepada NKRI;Lalu Karel jawab, perlawanan ini di lakukan oleh seluruh Bangsa Papua sesuai kesepakatan kami  tetapi saudara – saudara kita di 8 (delapan) kabupaten yang lain sementara kami tahu mereka ada dalam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TNI NKRI sehingga mereka tidak bisa buat apa-apa.
Setelah jawab itu Katto kembali menyampaikan bahasa Propagandanya dengan kembali menyampaikan banyak Masyarakat yang tidak berdosa telah korban didalam perang yang Saudara pimpin ini bagaiman, lalu Karel Gobay mengatakan saya siap bertanggung jawaba pengorbanan  jiwa mereka dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa diakhirat nanti; dan  saya percaya Tuhan tidak akan adili saya karena tindakan saya ini membela kebenaran.  Karena Karel memberi Jawaban perlawanan maka; Pdt.Katto yang warga negara Amerika yang saat itu menjabat sebagai pemimpin C&MA ini dalam ketergesannya mengambil Alkitab  dan meletakkannya diatas meja  dan mengambil selembar Bendera Bintang Fajar yang dibawah dari Jayapura  diatas meja pertemuan lalu  mengajukan pertanyaan kembali kepada Karel Gobay.
Dari kedua benda ini Karel mau pegang Alkitab atau Bendera bintang Fajar.Melihat dan mendengar pertanyaan itu, Karel Gobay mengambil kedua benda tersebut dan menggenggam Alkitab ditangan kanan dan Bendera BangsaPapua ditangan kiri dan secara tegas Karel Gobay menjawab Saya pegang kedua duanya. Melihat itu Katto kembali memohon kepada Karel Gobay denga mengatakan saat ini sebaiknya saudara pegang Alkitab sedangkan untuk Bendera ini sebaiknya anda simpan di tempat ini dan dikemudian hari nanti  dilanjutkan oleh anak cucu Saudara. Lepas pertemuan itu,  Karel Gobay tanpa melakukan kesepakatan dengan rakyat Paniai yang masih semangat berperang, mengambil keputusan hentikan perang.
Mendengar pernyataan Karel Pdt.Katto membawa Karel Gobay ke Jayapura dengan Karel mengenakan pakaian pimpinan perang, dan didampingi dua orang yang lain yaitu Manis Yogi dan Kuyai Bedo Adii  dari berangkat dari Kebo II dengan menggunakan pesawat terbang Cessna milik MAFke Jayapura untuk Karel pertanggung jawabkan Perag 1969 di hadapan Pemerintah Indonesia melalui Panglima wilayah Maluku dan Irian Barat yaitu Brig.Sarwo Edi Wibowo. Pukul,12,00 WIT, Karel bersama kedua orang pengantar dan Pdt.Katto Tiba di di bandar udara Sentani dan Karel di jemput dengan pengawalan yang ketat oleh TNI. Di Celah pengawalan yang ketat itu ada suara dari seorang tokoh politik  pemerintah Hindia Belanda dan dia katakan  Tuan Gobay kamu sudah menang perang namun anda tidak didukung oleh saudara-saudara dari  8 (delapan ) Kabupaten yang lain.
Di hadapan Panglima Wilayah Maluku dan Irian Barat Brig.Jend.Sarwo Edi Wibowo, Karel Gobay mempertanggung jawabkan apa saja dilakukannya,dan mereka katakan  Karel anda adaah Pejabat Negara NKRI yang telah melawan Ideolgi Pancasila.Lalu Karel katakan, perbuatan saya ini hanya untuk mempertahankan Ideologi Bangsa Papua Barat.
Nau sebagaimana kesepakatan awal, Pemerintah Indonesia memintah agar  Karel Gobay kembali bekerja sebagai Wakil Bupati Kabupaten Paniai sepertibiasanya.Namun tidak alam kemudian di tahun 1971,sementara dia ke Jakarta untuk berobat,dia di hentikan Presiden Soeharto.
Penulis Adalah Peduli Pemerhati Papua 
Sumber:https://papuapost.wordpress.com/2016/07/23/mengingat-kembali-tokoh-papua-merdeka-karel-gobay/

Read More »

Posted in: , |
Anggota Kepolisian bersama beberapa Ormas mengepung asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta dengan alasan mencegah bentrokan antara para mahasiswa dengan kelompok masyarakat - Jubi
Anggota Kepolisian bersama beberapa Ormas mengepung asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta dengan alasan mencegah bentrokan antara para mahasiswa dengan kelompok masyarakat – Jubi
Jakarta, Jubi- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan delapan dugaan pelanggaran HAM dalam insiden di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I, Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, 14-16 Juli lalu. Para mahasiswa yang berniat menggelar aksi long march mendukung Gerakan Pembebasan Papua menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group dikepung oleh polisi dengan sejumlah ormas antiseparatis yang mendatangi asrama itu.

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (22/7/2016), menyebutkan ada delapan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam insiden insiden di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I, Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, 14-16 Juli lalu.

“Pertama, telah terjadi pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat,” kata Pigai.

Pembatasan tersebut, ujar pria kelahiran Paniai Papua itu, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan UU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum.

Kedua, terjadi tindak kekerasan oleh aparat Kepolisian terhadap mahasiswa Papua di luar lingkungan asrama. Ini bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan.

Pelanggaran ketiga, terjadi hate speech berupa kekerasan verbal mengandung unsur rasisme dari ormas intoleran terhadap mahasiswa Papua. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Dugaan pelanggaran keempat, lanjut Pigai terjadi pembiaran oleh aparat keamanan atas orasi berisi hate speech rasis dari ormas intoleran yang mendatangi Asrama Mahasiswa Papua. Ini bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Dugaan pelanggaran kelima, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum memberikan jaminan kebebasan dan rasa aman bagi mahasiswa Papua melalui langkah konkret seperti mengeluarkan peraturan daerah, instruksi gubernur, atau pernyataan resmi untuk mencegah tindakan rasisme terhadap warga Papua,” ungkap  Pigai.

Sedangkan pelanggaran keenam, adalah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap delapan orang mahasiswa Papua oleh Kepolisian, dengan satu di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, tanpa dua alat bukti yang kuat. Hal tersebut dinilai Komnas HAM bertentangan dengan prinsip penegakan hukum yang berkeadilan dan nondiskriminatif seperti diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik.

“Penggunaan kekuatan berlebihan oleh Kepolisian yang terlihat dari pengerahan jumlah aparat secara besar-besaran, penggunaan senjata, dan adanya tembakan gas air mata yang diarahkan ke Asrama Mahasiswa Papua adalah dugaan ketujuh,” lanjut Pigai.

Dan yang terakhir, multitafsirnya pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X tentang separatisme yang tidak boleh ada di Yogya. Ucapan itu multitafsir karena tidak ditujukan kepada individu yang terkait separatisme, sehingga dapat dimaknai ditujukan kepada orang Papua di Yogya.

Perkataan itu, menurut Komnas HAM, juga dapat dimanfaatkan oleh 25 ormas di DIY dan masyarakat setempat untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip HAM.

Delapan dugaan pelanggaran HAM tersebut diumumkan setelah Komnas HAM turun langsung ke lokasi kejadian dan meminta keterangan dari sejumlah pihak seperti Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, mahasiswa Papua di Yogya, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Kapolda DIY. (*)
sumber:http://tabloidjubi.com/2016/07/22/inilah-delapan-pelanggaran-insiden-asrama-papua/

Read More »

Posted in: |


Victor YeimoKetua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat (Foto/Pribadi Facebook)
Mengatakan, Kita sedang memenangkan proses yang terus bergulir dari Melanesia. Soal menjadi anggota penuh MSG hanyalah persoalan tehnikal hukum yang akan diperbaiki agar status hukum ULMWP dan FLNKS bisa terakomodir.
Kita akan terus kawal proses dan bersama saudara/i kita Melanesia memainkan politik Melanesia hingga ke PBB. Bagai layang-layang, semakin diulur semakin meninggi jauh, dan kita akan tetap pegang tali kendali perjuangan.
Kawanku, mari ajar rakyat tidak hanya terhanyut menunggu kabar baik, namun biarkan mereka sadari bahwa setiap liku harus dijalani sabar, bijaksana, konsisten penuh komitmen. Itulah arti sesungguhnya perjuangan.
Hari ini, disaat kita disudutkan Indonesia di honai melanesia dengan sebutan "separatis", bahkan Nick Messet hendak marah dan mengancan tuan Octovianus Motedan Benny Wenda, kita tidak terpancing. Kita tunjukan kita bermartabat dan dewasa sebagai pemain politik diplomat yang handal.
Para pemimpin MSG tahu Indonesia adalah "kangker" yang harus dicabut keluar dari Melanesia. Itu sangat terlihat dan terdengar dari setiap pernyataan yang keluar begitu diplomatis dan strategis dari para Pemimpin MSG di meja pertemuan tadi.
Mereka tahu Indonesia adalah pembohong ulung yang tidak pernah melaksanakan keputusan-keputusan MSG atau PIF. Mereka tahu jualan ekonomi Indonesia pada pertemuan tadi hanyalah rayuan yang telah usang.
Kita akan memenangkan proses ini menuju level diplomasi yang lebih tinggi. Tetap di jalur perjuangan ini, karena kita akan sampai hingga Papua Merdeka!
Salam satu jiwa,!
sumber:http://www.wenaskobogau.com/2016/07/victor-yeimo-himbauan.html

Read More »

Posted in: |

Followers

TOP FIVE Most Musician

  • More Posts