Dukungan Rakyat Solomon pada Ulmwp diterima Anggota Full MSG |
"INDONESIA BANTING TULAN MENCARI DUKUNGAN DI DUNIA INTERNASIONAL UNTUK MEMPERTAHANKAN PAPUA, DAN PENDUKUNGAN PAPUA MERDEKA BERGEMA DI SOLIDARIATS INTERNASIONAL "
----------------------------------------------------------------
Stuasi
kontemporer menunjukkan bahwa perjuangan menuju cita-cita Pembebasan
Nasional Papua Barat berada di goncan panggun politik di regional.
Solidaritas rakyat internasional pun, semaking kuat untuk mendukung
perjuangan Papua, dengan tuntutanya hak penentuan nasib sendiri bagi
bangsa Papua. (Referndum).
Upaya-upaya
kolonial saat ini, kolonialisme dan imperialisme Indonesia yang
disokong gurita-gurita kapitalis internasional dan nasional, makin kuat
menancapkan tentakel-tentakel penghisap tanah air Papua Barat yang kaya
sumber daya alam (SDA).
Keberlangsungan
kolonisasi dan imperialisasi tersebut dikontrol para elit oligarki
politik nasional dan elit tentara (termasuk polisi) dalam rangka
memperebutkan, menguasai dan mengelola sumber daya ekonomi-politik yang
tersedia. Semua itu dilakukan atas nama NKRI yang tak terpisah dari
Papua. Dalam skema itu, aparatus birokrasi sipil di Papua, politisi,
kaum pemodal (kapitalis) dan borjuasi-feodalis lokal berperan sebagai
instrumen pendukung. Sementara segala perangkat pemerintahan, hukum,
pendidikan, kebudayaan, ekonomi, media, hingga institusi bersenjata
(TNI/Polri) merupakan instrumen penyokong ideologi dan nasionalisme
Indonesia dalam menjaga ‘status quo’ penindasan dan eksploitasi atas
tanah Papua.
Kombinasi
kekuatan-kekuatan inilah yang telah menjadi mesin penjajah bangsa Papua
selama hampir tiga dekade (2016). Terhitung sejak invasi militer
Indonesia melalui operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) pada 1961 silam.
Tak dapat dipungkiri, kolonisasi Indonesia telah membawa dampak negatif
yang luar biasa bagi tanah air dan rakyat Papua Barat.
Dimulai
dari pengurasan sumber daya alam (SDA) Papua oleh jejaring korporasi
global dan nasional yang direstui negara. Tanah dan kawasan potensial
milik masyarakat adat Papua diambil alih atas nama pembangunan dan
investasi di sektor pertambangan, kehutanan, pertanian hingga perkebunan
sawit skala raksasa berbasis pemukiman kaum pendatang, semisal
transmigrasi.
Hadirnya
negara Indonesia di tanah Papua, juga menciptakan kebijakan politik
pembangunan yang bias kaum pendatang (migrant biased policy). Hasilnya
memicu migranisasi spontan yang tak terkendali di Tanah Papua. Akibatnya
terjadi dominasi kaum migran atas fasilitas dan layanan publik, serta
dominasi sumber-sumber penghidupan ekonomi lokal. Geliat ekonomi pasar
(kapitalisme) di Tanah Papua dan berkembangnya kawasan pusat pembangunan
baru pun dengan cepat menggusur pribumi Papua dari atas tanahnya hingga
mereka kehilangan eksistensi diri.
0 komentar for "INDONESIA BANTING TULAN MENCARI DUKUNGAN INTERNASIONAL "